Dari Politik Kampus ke Kampus Merdeka - Serambi Indonesia

Oleh Zulfata, S.Ud., M.Ag, Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Hasrat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat melontar konsep Kampus Merdeka sepintas lalu membawa angin segar bagi "kesehatan" gerakan kampus saat ini. Meskipun perwujudan Kampus Merdeka belum begitu menampakkan struktur dan mekanisme kerjanya yang rinci, paling tidak kehadirannya telah memberi bukti bahwa belakangan ini ada persoalan kegentingan kampus yang mesti cepat dibenahi.

Sebagai lembaga perguruan tinggi yang menjadi tumpuan pendidikan generasi bangsa dalam merawat demokrasi, kampus tidak dapat menghindari dirinya dari intervensi politik pemerintahan. Hal ini dapat dipahami melalui kasus korupsi yang menjerat Romahurmuziy (Romi), hingga upaya "pelemahan" demonstrasi mahasiswa saat aksi penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) waktu lalu.

Cukup dua alasan di atas dijadikan sebagai landasan bahwa kampus juga berpolitik, apakah itu rektor, guru besar, dosen atau mahasiswanya. Yang jelas, para kalangan kampus dapat dijumpai di berbagai posisi dan jabatan pada instansi politik, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Selama ini memang jarang tulisan yang meliput atau meneliti secara serius terkait bagaimana posisi kalangan kampus dalam kontestasi politik bangsa. Sehingga keberadaan kampus yang katanya "netral" terus menjadi dilema dan menuai silang pendapat antarpengamat pendidikan.

Tidak menyebutkan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa (HOC) pada seorang elite politik sebagai strategi kampus dalam "mengepak sayapnya" agar dilirik pemerintah, tetapi argumentasi ini tidak begitu kuat meskipun sedikit berciri faktual. Atas dasar beberapa fenomena perpolitikan dan kampus inilah yang penulis sebut sebagai politik kampus. Konsepsi politik kampus tidaklah menggiring makna negatif bagi kampus, dan bukan pula menjasitifikasi bermakna positif mutlak bagi kampus.

Hanya saja konsepsi politik kampus merupakan suatu aktivitas perguruan tinggi yang selalu bersinggungan dengan tanggung jawab dalam merawat demokrasi secara akademis. Kehadiran politik kampus senantiasa dapat memberi jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Sehingga kampus tidak seutuhnya berpihak pada pemerintah dan tidak pula berperan sebagai oposisi selamanya.

Titik fokus politik kampus tidak dilihat dari kecenderungan studi yang dibahas di perguruan tinggi, melainkan apa yang dapat dilakukan kampus dalam mempengaruhi pembuat keputusan, baik di level pemerintah daerah maupun pusat. Kecenderungan pada studi sosial, religi, seni dan ekonomis atau sciens, technology, engineering, mathematics (STEM) tidak berarti akan memicu arah kekuatan politik kampus mengalami perbedaan antara satu kampus dengan lainnya, karena pada dasarnya simpul pengabdian kampus telah menyatu dalam suatu tanggung jawab yang sama, yaitu merawat demokrasi secara akademis, dan bukan terperangkap dalam politik manipulatif.

Adanya kecenderungan studi tertentu pada kampus justru akan memberikan titik kefokusan bagi kampus dalam mengembangkan startegi politik kampusnya saat hendak merawat demokrasi. Ilustrasinya, jika kampus yang kecenderungan pada kajian sosio-religi, maka melalui kampus tersebut kontribusi merawat demokrasi dari sisi penguatan sosio-religi dapat digerakkan. Demikian halnya dengan kampus yang berlatar belakang kajian STEM, maka melaui produktivitas kajian STEM pada kampus tersebut dapat memperkuat demokrasi Indonesia berbasis gerakan intelektual STEM.

Benar bahwa proses politik kampus tidak dapat dilihat secara kasat mata, sebab proses politik kampus bergerak secara sporadis, temporal dan praktis. Disebut sporadis karena keberadaan kampus terus memberi dampak bagi ketahanan subjek demokrasi negeri. Dan disebut temporal dan pragmatis karena pada waktu tertentu kalangan kampus dapat menyampaikan aspirasi saat ada tragedi politik negeri yang dipandang tidak sesuai dengan temuan intelektual kampus.

Oleh karena itu, kondisi kampus seperti dideskripsikan di atas sangat strategis sebagai mitra kerjanya lembaga pembuat keputusan dalam bernegara, terutama pada lembaga legislatif agar dapat menjadikan kampus sebagai lembaga gandengan aktif dalam mengedepankan keteladanan, baik dari sisi asas kredibelitas maupun transparansi dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Let's block ads! (Why?)

"politik" - Google Berita
March 07, 2020 at 09:32AM
https://ift.tt/2TIdCC4

Dari Politik Kampus ke Kampus Merdeka - Serambi Indonesia
"politik" - Google Berita
https://ift.tt/37GUyJP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update