Hal ini diungkapkan M Subaidi Muchtar, Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang. Dia menerima keluhan terkait banyak warganya yang tak masuk data penerima bantuan sosial ekonomi. ”Saya menerima keluhan dari warga, kalau proses pendataan warga terdampak Covid-19 ini tidak transparan dan tidak tepat sasaran,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (19/4).
Misalnya, untuk pendataan di tingkat desa ada nuansa politis dari pilkades (pemilihan kepala desa). Beberapa kepala desa dinilai masih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan warga terdampak. ”Mereka (kades, Red) cenderung memprioritaskan warga yang memilih mereka, bukan yang benar-benar terdampak,” sambung anggota komisi B DPRD Jombang ini.
Di tingkat kabupaten juga disinyalir ada unsur politis. Sebab, ada indikasi kuat jika kepala daerah melibatkan ormas perempuan tertentu untuk melakukan pendataan. ”Ini kan jadi bias. Mereka yang tidak punya kompeten justru melakukan pendataan. Harusnya pemerintah di sini memberikan garis secara taktis siapa yang paling terdampak terdahulu,” singgungnya.
Politisi senior PKB menyebut pemkab selama ini dinilai populis. Yakni cenderung melakukan pendekatan politik dengan alih-alih menyebut untuk kepentingan rakyat. Padahal, yang harusnya diutamakan dalam pemberian bantuan sosial dampak Covid-19 adalah warga yang kategori rentan. ”Yang paling membutuhkan adalah pertama orang ter-PHK misalnya hidup dengan pas-pasan dan hari ini tidak bekerja, dirumahkan itu persoalan. Kedua, pedagang kecil, PKL dan lain-lain karena terdampak mereka jatuh pendapatannya,” tandasnya.
Pemkab dan pemdes harusnya melihat prioritas kondisi di lapangan terlebih dahulu. Apalagi ikut cawe-cawe-nya ormas perempuan di Jombang membuat pendataan warga kian runyam. Tentu, yang dilakukan mereka mendahulukan kerabat dekat. ”Kalau orang mengaku kena dampak memang kena dampak semua, namun harusnya yang didahulukan ini bagi mereka yang masih bingung cari makan untuk esok hari,” papar Pak Sub sapaan akrabnya.
Terpisah, Kartiyono anggota fraksi PKB juga menilai pendataan yang dilakukan pemkab kurang transparan. Dia berharap, bupati dan kepala desa menetapkan skala prioritas yang paling parah terkena dampaknya. ”Jangan sampai pendataan ini jadi permainan politik,” papar dia.
Menurut dia, dana penanganan Covid-19 yang disiapkan pemkab sangat besar. Sehingga harus digunakan tepat sasaran, agar tak ada warga yang merana di tengah pandemi korona. ”Karena urusan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan politik,” jelas dia.
Dalam kajian F-PKB, ketersedian dana, baik yang dari pusat berupa dana PKH, BPNT, BLT dana desa, kartu pra kerja dan dana yang disiapkan Pemkab Jombang sudah bisa mengatasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19, berupa program jaring pengaman sosial masyarakat (social savety net). ”Asal bupati dan kepala desa benar-benar bekerja untuk mengatasi dampak sosial Covid-19,” pungkasnya.
Bantuan Harus Tepat Sasaran
TERPISAH Firmansyah Direktur Lembaga riset dan pengembangan (Lerpam) Jombang menilai, untuk penggunaan dana penanganan Covid-19 harus jelas. Terutama untuk bantuan yang diberikan pada warga terdampak.
“Jadi meski ada kebebasan anggaran, tetapi harus hati-hati. Tetap ada pertanggungjawaban, jangan sampai ada double accounting. Rawannya di situ,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Salah satu yang menjadi perhatiannya pada data penerima bantuan. Sebab dari informasi yang dia terima, pos bantuan tidak hanya dari BLT dana desa, namun ada juga ada bantuan dari pemkab dan juga pemerintah pusat, sehingga harus benar-benar selektif. “Misal di objek yang sama, dari desa sudah menganggarkan, kemudian kabupaten juga. Jangan-jangan pusat juga,” imbuh dia.
Karena itu menurut dia, sistem pembukuan ganda dirasa sangat rentan terjadi. Terlebih di tengah pandemi ini. “Rawannya ada di situ, barangnya ada satu, tetapi anggarannya ada dua sampai tiga yang keluar,” sambung Firman biasa disapa.
Tidak hanya itu masih menurut Firman, untuk bantuan juga harus diberikan merata. Karena pandemi Covid-19 ini dirasakan seluruh elemen masyarakat. “Jangan sampai sudah double accounting, lalu tidak merata. Ada yang dapat, tetapi warga lain yang lebih membutuhkan malah tidak dapat,” katanya mengingatkan.
Karena itu lanjut Firman, koordinasi lintas sektor dirasa sangat perlu. Baik pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi hingga pusat. “Makanya itu harus benar-benar koordinasi, dan dipertegas. Karena khawatirnya akan ada masalah di belakang,” papar dia.
Selain itu, dia pun mengingatkan pemkab terkait SOP pelayanan dan penganggaran di posko siaga Covid-19 di tingkat desa perlu dipertegas. Sebab kabar yang dia terima, masih ada pemudik yang sementara tinggal di posko, untuk kebutuhan sehari-hari beli sendiri, termasuk pemenuhan fasilitas dan kesejahteraan petugas di posko perlu diperhatikan. “Íntinya koordinasi harus cepat. Job descripton ini harus jelas. Apakah itu ikut desa atau kabupaten. Anggarannya pun ikut mana dan untuk siapa, penanggungjawabnya dan seterusnya juga harus jelas,” pungkas Firman.
(jo/ang/fid/mar/JPR)
"politik" - Google Berita
April 20, 2020 at 07:07PM
https://ift.tt/2RMI39Z
Pendataan Bansos Terdampak Covid-19 Harus Hindari Kepentingan Politik - Jawa Pos
"politik" - Google Berita
https://ift.tt/37GUyJP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment