Siaran langsung pidato khusus Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tentang paket stimulus Covid-19 di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (27/3/2020).
Terpilihnya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia tidak bisa dilepaskan dari Pemilu 2018 dan dominasi politik Partai United Malay National Organization (UMNO) di Malaysia.
Pemilu Malaysia tahun 2018 menjadi tonggak sejarah negara tersebut. Setelah 60 tahun didominasi oleh UMNO, tampuk pemerintahan Malaysia berhasil dipegang oleh golongan oposisi dengan koalisinya, Pakatan Harapan (PH).
Akan tetapi, sinyal kembalinya UMNO dalam pemerintah Malaysia dan keruntuhan koalisi Pakakan Harapan semakin menguat dengan naiknya Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Akhir dari krisis politik yang melanda Malaysia ini tampaknya tak akan segera dapat dipastikan karena muncul persoalan mendesak yang melibatkan seluruh dunia, pandemi Covid-19.
Bila berhasil mengatasi krisis Covid-19, Muhyiddin Yassin berpeluang untuk mendapatkan dukungan rakyat Malaysia sekaligus menyelesaikan krisis politik di negaranya.
Pendukung Pakatan Harapan, memadati lapangan Petaling Jata, Selangor, pada Rabu (9/5/2018) malam. Mereka merayakan kemenangan kelompok oposisi itu pada pemilu Malaysia 2018. Pemilu kali ini mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Barisan Nasional, koalisi partai penyokong pemerintah sejak Malaysia merdeka, kalah dari oposisi Keruntuhan Pakatan Harapan.
Pada pemilu 2018, koalisi Pakatan Harapan yang digawangi duo Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim berhasil memenangi kontestasi dengan perolehan 139 dari 222 kursi parlemen, atau setara dengan 62,61 persen. Angka ini jauh terpaut dengan perolehan oposisi Barisan Nasional (BN), dengan UMNO di dalamnya, yang mendapat perolehan 82 kursi.
Reuni Mahathir dan Anwar merupakan bukti nyata idiom “tidak ada musuh abadi dalam politik”. Ketika Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada era 80 hingga 90-an, Anwar berperan sebagai tangan kanan yang paling dipercaya. Bahkan, ia pun diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia dan digadang-gadang menjadi penerus Mahathir.
Posisi inilah yang akhirnya memancing suara-suara sumbang terkait Anwar. Ia dituduh ingin menantang Mahathir dalam pemilu dan menggulingkan seniornya itu dari kursi Perdana Menteri Malaysia.
Di tengah keretakan hubungan antara keduanya, publik Malaysia pun dikejutkan dengan berita tuduhan korupsi dan sodomi yang dijatuhkan kepada Anwar. Ia akhirnya diputus bersalah pada 1998 dan dihukum penjara.
Semenjak itu, Mahathir dan Anwar berseberangan jalan. Merasa Anwar dihukum secara tidak adil, para pendukung Anwar membuat gerakan Reformasi. Mereka menggelar serangkaian aksi demonstrasi dan membentuk Parti Keadilan Nasional pada 1999.
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, berdiri bersama istrinya, Wan Azizah Wan Ismail (kedua dari kanan), dan putri mereka, Nurul Hana (kedua dari kiri) dan Nurul Izzah (kiri), setelah jumpa pers di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (31/7/2008).
Berselang empat tahun, Parti Keadilan Nasional bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia (PRM) dan membentuk Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Wan Azizah, istri dari Anwar Ibrahim. Setelah satu setengah dekade, basis massa PKR semakin membesar hingga tak dapat dianggap sebelah mata.
Di waktu yang bersamaan, Mahathir kembali ke dunia politik setelah mengundurkan diri pada 2003. Ia membuat Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM/Bersatu) pada 2016. Melihat dukungan publik kepada PKR yang kian kuat, Mahathir pun melihat adanya celah untuk memenangi pemilu 2018 dan menggulingkan koalisi Barisan Nasional dari Pemerintah Nasional.
Menjelang Pemilu 2018, Mahathir merapat ke PKR dan mengajukan tawaran koalisi. Dalam salah satu tawarannya, Mahathir mengatakan bahwa ia hanya akan berada di posisi perdana menteri selama dua tahun saja.
Setelahnya, ia mempersilahkan Anwar Ibrahim untuk maju menggantikannya. Gayung bersambut. PKR setuju untuk bergabung dan bertarung bersama dalam koalisi Pakatan Harapan di Pemilu untuk melawan koalisi Barisan Nasional.
Dua tahun berselang, Mahathir menepati janjinya. Pada akhir Februari 2020, Mahathir menyerahkan surat pengunduran diri sebagai perdana menteri ke Raja Malaysia.
Saat UMNO masih berkuasa, di bawah kepemimpinan Najib Razak, Mahyuddin pernah menjabat posisi menteri.
Namun, ia tidak langsung menunjuk Anwar sebagai penggantinya. Bahkan, Mahathir dan partainya sempat menarik dukungannya terhadap Anwar dan aliansi Pakatan Harapan.
Selain itu, beberapa orang di dalam Partai Bersatu diam-diam bertemu dengan Raja Malaysia serta partai-partai oposisi, yakni Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan UMNO untuk membicarakan Perdana Menteri Malaysia setelah Mahathir.
Desas-desus ini semakin terang ketika tiba-tiba, beberapa hari setelah Mahathir mengundurkan diri, Muhyiddin dipilih sebagai Perdana Menteri yang baru.
Naiknya Muhyiddin yang memiliki kedekatan dengan orang-orang di rezim sebelumnya dianggap menjadi penanda kembalinya Partai UMNO di Pemerintahan Malaysia.
Dominasi UMNO
Partai UMNO telah menjadi kekuatan utama dalam politik Malaysia semenjak kemerdekaan negaranya. Sebelum menjadi partai, UMNO merupakan gabungan organisasi yang berlandaskan rasa nasionalisme atas kebangsaan Melayu.
Walau secara gamblang menyatakan bahwa UMNO berdiri untuk ras Melayu, golongan ini nyatanya mampu menawarkan jalan tengah di antara golongan-golongan lain yang cenderung lebih ekstrem pada awal kemerdekaan Malaysia.
Pada saat itu, muncul kelompok berpandangan ekstrem, seperti PAS yang mendorong berdirinya negara Islam dan beberapa golongan komunis yang mendorong pemerintahan tanpa hadirnya kerajaan.
Posisi UMNO yang berada di tengah bisa diterima oleh Inggris yang saat itu menjajah Malaysia. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tanpa UMNO, Malaysia mungkin tidak bisa meraih kemerdekaan pada 1957 silam. (Mohamed Mustafa Ishak, 2016)
Namun, organisasi ini perlahan berubah. Sepanjang tahun 1957 hingga 2008, para elite UMNO membangun dan merekonstruksi sistem politik dan elektoral Malaysia agar partainya tetap berada di pucuk kekuasaan. Dua praktik mempertahankan kekuasaan yang sering dialamatkan kepada UMNO adalah gerrymandering dan malapportionment.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (tengah) tiba kompleks pengadilan Duta di Kuala Lumpur, Malaysia (4/7/2018). Najib ditahan setelah pemerintahan PM Mahathir Mohamad mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di masa pemerintahan Najib.
Gerrymandering merupakan praktik rekayasa sistem kepemiluan yang bertujuan menghasilkan konversi suara menjadi kursi yang mengunggulkan peserta pemilu tertentu.
Dalam pemilu elektoral, praktik ini dilakukan dengan mengatur dapil yang disesuaikan dengan afiliasi politik daerahnya tanpa mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk antardapil.
Singkatnya, dapil yang dirasa pro terhadap partai penguasa dipecah menjadi beberapa dapil sehingga kursi yang didapat semakin banyak. Sedangkan, dapil yang cenderung mendukung partai oposisi akan disatukan sehingga perolehan kursi dari partai tersebut menjadi lebih kecil.
Praktik gerrymandering terlihat dari pertumbuhan daerah pemilihan yang sangat pesat di Malaysia. Di awal kemerdekaannya, Malaysia hanya memiliki 113 dapil. Jumlah ini bertambah menjadi 222 dapil pada Pemilu 2018 silam.
Foto dokumentasi mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mendengarkan Muhyiddin Yassin, yang kini menjabat PM Malaysia, dalam konferensi pers pada 5 April 2018.
Praktik kedua yang dianggap menjadi ganjalan demokrasi di Malaysia ialah malapportionment. Dalam praktiknya, malapportionment memang sulit dihindari, bahkan dalam demokrasi langsung seperti yang ada di Indonesia.
Secara umum, praktik ini memungkinkan adanya dapil dengan rasio pemilih yang berbeda-beda. Terdapat beberapa dapil dengan jumlah pemilih yang timpang, tetapi diwakili jumlah perwakilan yang sama. Di Malaysia, ketimpangan ini menjadi-jadi. Selisih perbedaan pemilih bisa mencapai ratusan ribu orang.
Pada Pemilu ke-14, salah satu contoh praktik malapportionment dapat dilihat di dua daerah pemilihan, yaitu wilayah Bangi dan Sabak Bernam. Keduanya memiliki jumlah kursi di parlemen yang sama walau jumlah pemilih di kedua dapil tersebut terpaut sangat jauh.
Bangi memiliki jumlah pemilih sebanyak 178.790 orang sedangkan Sabak Bernam hanya memiliki 40.863 orang. Ingatan publik Malaysia terhadap praktik politik UMNO di atas seakan kembali dibuka dengan penunjukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8.
Muhyiddin Yassin (tengah) sedang melambaikan tangan bersama keluarga dan pendukungnya saat ia bersiap untuk meninggalkan rumahnya ke istana untuk dilantik sebagai Perdana Menteri baru di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (1/3/2020)
Tantangan politik Malaysia
Tidak ada yang menyangka bahwa Muhyiddin menjadi sosok pengganti Mahathir. Tak lama setelah Raja Malaysia bertemu dengan Mahathir dan anggota Parlemen, pihak kerajaan mengumumkan bahwa Muhyiddin ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru.
Penunjukan ini memicu kekecewaan dan kemarahan publik. Masyarakat pun turun ke jalan dan melancarkan demonstrasi.
Penolakan publik sejalan dengan penolakan yang disampaikan oleh Mahathir. Secara terang-terangan, ia menyatakan bahwa Muhyiddin adalah seorang yang berkhianat.
Dalam sebuah jumpa pers, Mahathir menerangkan kekecewaannya akibat adanya oknum di dalam koalisi yang ingin kembali memasukkan UMNO ke dalam pemerintahan. Mahathir merasa terpojok dan dipaksa untuk bekerja sama dengan kelompok yang ia lawan karena ia anggap korup.
Tuduhan Mahathir semakin terasa kuat jika melihat riwayat perjalanan politik Muhyiddin. Walaupun berasal dari partai PPBM yang tergabung dalam gerbong koalisi Pakatan Harapan, ia bukanlah orang baru di politik Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melambaikan tangan setelah beraudiensi dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (24/2/2020). Mahathir kemudian mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Saat UMNO masih berkuasa, di bawah kepemimpinan Najib Razak, ia pernah menjabat posisi menteri. Ia pun juga masih memiliki hubungan dengan sejawatnya di UMNO bahkan setelah ia berpindah haluan ke kubu oposisi.
Tidak hanya itu, penolakan Mahathir juga tampak dari manuver politik yang ia lakukan. Mahathir menyatakan bahwa penunjukkan Muhyiddin ilegal karena kekurangan dukungan di parlemen. Mahathir menunjukkan 113 nama anggota DPR Malaysia yang mendukungnya untuk tetap menjadi Perdana Menteri.
Menurut peraturan yang berlaku, Perdana Menteri membutuhkan dukungan dari setidaknya 50 persen, atau setara dengan 111 anggota parlemen. Dengan begitu, pernyataan Mahathir dapat diartikan bahwa Muhyiddin hanya memiliki maksimal 109 dukungan dari anggota parlemen Malaysia yang berjumlah total 222.
Baca juga: Mahyuddin Menjanjikan Kabinet yang Bersih dan Efisien
Akan tetapi, Muhyiddin membela diri. Ia menyatakan bahwa dirinya didukung oleh mayoritas anggota parlemen. Bahkan, beberapa anggota parlemen dari PPBM, partai asal Muhyiddin Yassin, berencana membangun koalisi baru bernama Perikatan Nasional dengan menggandeng koalisi Barisan Nasional, PAS, dan Gabungan Parti Serawak (GPS).
Situasi tersebut menempatkan Muhyiddin pada posisi yang sulit walaupun penunjukannya sebagai Perdana Menteri sempat mendapatkan sentimen positif di bursa saham Malaysia.
Secara politik, Muhyiddin harus benar-benar bisa meyakinkan publik dan terutama anggota parlemen bahwa ia memang merupakan Perdana Menteri yang dipilih dan memiliki legitimasi tersebut.
Tidak ada yang menyangka bahwa Muhyiddin menjadi sosok pengganti Mahathir.
Kepada publik, Muhyiddin harus dapat membuktikan bahwa ia bersih dan telah lepas dari pengaruh UMNO untuk meredakan kekhawatiran publik terhadap kebangkita UMNO di pemerintahan.
Di dalam partainya sendiri, Bersatu (PPBM), Muhyiddin harus bersaing dengan Mukhriz Mahathir untuk memperebutkan posisi sebagai presiden partai, posisi di bawah ketua partai Mahathir Mohamad.
Akhir dari krisis politik yang melanda Malaysia ini tampaknya tak akan segera dapat dipastikan karena muncul persoalan mendesak yang melibatkan seluruh dunia, pandemi Covid-19.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri), berbicara selama konferensi pers di kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Malaysia, Senin (16/3/2020). Hingga 31 Maret, Malaysia menangguhkan semua kegiatan bisnis dan keagamaan untuk mengekang penyebaran virus korona.
Covid-19 di Malaysia
Di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara dengan kasus positif Covid-19 tertinggi. Hingga 28 Maret 2020 terdapat 2.320 kasus konformasi Covid-19 dengan 320 pasien sembuh dan 27 orang meninggal di Malaysia.
Yang terbaru, pada 27 Maret 2020, Pemerintah Malaysia mengeluarkan paket stimulus ekonomi sebesar 250 miliar ringgit (925 triliun rupiah) untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi akibat Covid-19. Paket tersebut merupakan stimulus kedua setelah stimulus sebelumnya yang bernilai 20 miliar ringgit.
Pemerintah Malaysia juga telah mengambil langkah tegas pada 18 Maret 2020 dengan mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlaku mulai 18 Maret hingga 14 April 2020. Muhyiddin mengatakan, langkah drastis itu diambil untuk mencegah agar wabah tidak memburuk.
Di dalamnya termuat enam arahan untuk membatasi pergerakan dan pertemuan massal di berbagai sektor, termasuk kegiatan keagamaan, olahraga, sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, hingga batasan pergerakan keluar-masuk Malaysia.
Jembatan lintas negara Johor-Singapore Causeway tampak lengang, Rabu (18/3/2020). Jalur penghubung antara Singapura dan Johor Bahru, Malaysia, itu kosong setelah pemerintah Malaysia mengeluarkan perintah pembatasan publik mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 untuk memblokir penyebaran Covid-19.
Selain itu, sejumlah 27 rumah sakit di seluruh Malaysia telah ditetapkan sebagai rujukan bagi pasien Covid-19. Untuk mengantisipasi kenaikan kasus, pemerintah Malaysia juga telah menetapkan 409 institusi sebagai tempat karantina yang siap digunakan.
Pada 28 Maret 2020, Perdana Menteri Muhyiddin menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak sempurna dalam mewujudkan semua keinginan warganya, tetapi akan melakukan usaha terbaiknya dalam mengatasi krisis Covid-19. Ia meminta semua warga Malaysia untuk berdiri di belakang pemerintah, bersama-sama berusaha keluar dari krisis akibat Covid-19.
Dengan segala upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19, krisis politik di Malaysia sedikit mereda. Bahkan, bila pemerintahan di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mampu keluar dari krisis akibat Covid-19, bukan tidak mungkin bahwa ia akan mendapatkan semakin banyak simpati rakyat yang sempat berdemo menentang pengangkatannya sebagai perdana menteri.
Sebaliknya, jika tidak dapat melalui berbagai tantangan tersebut, bisa jadi Muhyiddin akan disuguhi mosi tidak percaya di sidang paripurna pertamanya yang direncanakan berlangsung pada Mei 2020. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Mengapa Harus Membayar Berita Daring?
"politik" - Google Berita
March 29, 2020 at 09:00AM
https://ift.tt/33XcKhE
Tantangan Politik Malaysia di Bawah Bayangan Pandemi Covid-19 - kompas.id
"politik" - Google Berita
https://ift.tt/37GUyJP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment