Jakarta, IDN Times - Dugaan adanya pemanfaatan politis dari program Kartu Prakerja menjadi sorotan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda. Menurut dia, program tersebut rawan kepentingan mengingat anggarannya mencapai Rp5,6 triliun.
"Saya duga ada permainan yang melibatkan partai politik dalam program Kartu Prakerja," sebut Huda saat dihubungi IDN Times, Sabtu (2/5).
1. Ada yang janggal dari program ini
https://ift.tt/2JOfMewHuda menilai ada beberapa kejanggalan dalam program ini. Pertama, ia mempertanyakan kenapa Kartu Prakerja masuk di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Padahal, jika berbicara teknis, seharusnya program ini tidak berada di bawah kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu melainkan langsung di bawah kementerian teknisnya yaitu Kemenaker.
"Pasti akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih Menko Perekonomian saat ini dipegang oleh orang partai," ujar Huda.
Baca Juga: Pengajar Cabut Konten dari Kartu Prakerja, Skill Academy Buka Suara
2. Program Kartu Prakerja bisa jadi kendaraan citra politik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Alasan kedua, Huda menilai program ini bisa menjadi kendaraan pencitraan politik bagi si 'empunya' program ini. "Saya jadi inget program dana desa yang ada tarik menarik antar kepentingan parpol. Program kartu Prakerja juga sama," kata Huda.
Huda juga mengkritik bahwa program ini tidak menjamin peserta akan mendapat pekerjaan. "Ini program cuma pengen terlihat bansos (bantuan sosial) tapi kementerian terkait terlihat memaksakan program Kartu Prakerja jalan. Jadi pemerintah saat ini menghambur-hamburkan uang di mana saat ini negara sedang butuh-butuhnya anggaran," kata Huda.
3. Semuanya berada di bawah Kemenko Perekonomian
Menkominfo Johnny G Plate (Dok. ANTARA News)Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pernah menjelaskan bahwa urusan Kartu Prakerja berada di bawah Kemenko Perekonomian. Bahkan, dia menyebut, pemilihan platform digital yang diajak bekerja sama pun menjadi urusan Kemenko Perekonomian.
Menurutnya, Kemenkominfo hanya menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan Kartu Prakerja saja. "Untuk menentukan platform mana yang digunakan atau aplikasi mana yang digunakan, dipakai sebagai rekan kerja Kartu Prakerja itu ada di Kemenko Perekonomian," kata Johnny saat melakukan siaran langsung di Instagram IDN Times, Selasa (14/4).
Baca Juga: Kartu Prakerja Dituding hanya Buang Uang Untungkan Lembaga Pelatihan
"politik" - Google Berita
May 03, 2020 at 03:03AM
https://ift.tt/3aWC2hy
Soal Katu Prakerja, Pengamat: Berpotensi Jadi Kendaraan Politik - IDN Times
"politik" - Google Berita
https://ift.tt/37GUyJP
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment